Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2020. Tipe Dokumen. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 15, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 238, LL SETKAB : 7 HLM. Keputusan Presiden (Keppres) ditetapkan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, serta meningkatkan keselamatan,. Lampiran file: 3 hlm. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,LKPP menyelenggarakan fungsi: a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-3-(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut. Perpres baru itu mengubah ketentuan pengambilalihan tanggung jawab penyediaan vaksin. Tutup. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Perpres ini mencabut sebagian ketentuan dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2013. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. T. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . 119, LN. Tipe Dokumen. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2023 dan diundangkan Mensesneg Pratikno di Jakarta. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28. TENTANG DATABASE PERATURAN. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Judul. Laoly pada 20 Januari 2020. Judul. 2021. Lampiran file: 91 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 5; Lampiran hlm 6 sd 91). Pilihan Tisu untuk Wajah yang. Terjemahan Resmi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Judul. Pelaksanaan Stranas PPDT didukung oleh pelaku usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Nomor. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2017. Lampiran file: 160 hlm. Perpres ini mengatur mengenai kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 yang merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara. Berita Terbaru. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 44 Tahun 2007. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. Dokumen : Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. Penjelasan 17 hlm. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir. Perpres No 47 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31. Peraturan Presiden RI No. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 5. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023. di Lihat 86 kali. Tipe. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. 69, LN. 67, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di. Perpres ini mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025 yang dimaksudkan sebagai : 1) pedoman bagi kementerian, lembaga, dan. 199, LL SETKAB : 6 HLM. TEMPO. Tipe Dokumen Judul Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023. E. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 65 Tahun 2015. go. 172 Thn 2014";Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bentuk: Peraturan Presiden: Nomor: 12: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Indonesia: Unit Eselon I Pemrakarsa: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 02 Februari 2021 :Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara, penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. 38, LN. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 000,00 Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 2021 s. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Tutup. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. Tutup. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) T. 22. Perpres ini mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021. ABSTRAK:Peraturan Presiden (PERPRES) NO. U. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Peraturan Presiden Nomor 2021 tentang 18 Tahun Kementerian Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 9. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola KeuanganJakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan. Kelima regulasi ini terdiri dari satu Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan MATERI POKOK PERATURAN AbstrakPeraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 T. TENTANG DATABASE PERATURAN. 13, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. Peraturan Presiden No. Daftar Harga iPhone Terbaru 2023 Lengkap dan Spesifikasi. Nomor. 213, LL Setkab : 8 Hlm. 2023/No. FULL TEXT. Jakarta -. TENTANG DATABASE PERATURAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018. Judul. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Investasi. Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 2021/No. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184); 7. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022. ABSTRAK: Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor. Perpres baru itu mengubah ketentuan pengambilalihan tanggung jawab penyediaan vaksin. Perpres 114 tahun 2021 tentang Kemendagri diundangkan Menkumham Yasonna H. KSPG terdiri dari lima kebijakan di bidang 1) Ketersediaan pangan, 2) Keterjangkauan pangan, 3). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Dasar hukum peraturan presiden ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. setneg. Tentang : Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 582 kali: Status: Mengubah : Peraturan Presiden Nomor. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. LN = Lembaran Negara. 53, LN. Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola, menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran. Halaman ini telah diakses 33427 kali. 2018/NO. Terjemah Resmi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Terjemah Resmi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 Terjemah Resmi Peraturan Badan. com mengutip pernyataan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki. NOMOR 120 TAHUN 2020 . 2017. Perpres ini mencabut sebagian ketentuan dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2013. E. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah T. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PP Nomor 7 Tahun. Perpres ini mencabut sebagian ketentuan dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2013. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan terkait: Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; Bidang Hukum: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh: 40504 kali: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 14 February 2021. com mengutip pernyataan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Abdul Kamarzuki. PERATURANPEDIA. (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 44)Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu. 260, TLN No. Pendanaan Program Paskibraka bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan. 00 WIB. 2022/No. TENTANG DATABASE PERATURAN. 54 Th 2010 sebagaimana telah diubah oleh Perpres No. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 4 Ayat (1) UUD Tahun 1945, Perpres 157 Tahun 2014 (LN 314 Tahun 2014), Perpres 16 Tahun 2018 (LN 33 Tahun 2018). 02 Februari 2021. PERPRES No. Daftar Harga iPhone Terbaru 2023 Lengkap dan Spesifikasi. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA. PRESIDEN REPUBUK INDONESIA . Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. A -. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Diunduh 50 kali. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. go. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini. Indonesia, Pemerintah Pusat. id : 22 hlm. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan DBON bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 3. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Populer Terbaru KEPUTUSAN MENTERI Nomor 571. 178, LL SETKAB : 5 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bagaimana pun juga mobil listrik masih merupakan sesuatu yang baru di dalam negeri, ditandai dengan jumlah produknya yang masih terbatas di. Tutup. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru terkait pengadaan vaksin COVID-19. perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian: 282: 27:. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan SPBE harus. 11, LN. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. U. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak. Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. [1] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) [2] Pasal 13 dan penjelasannya UU 12/2011. 2. Perpres ini mencabut Perpres 11 Tahun 2015. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan. SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, yang diakses pada 12 Juli 2022, pukul 15. Tunjangan Khusus Bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. setneg. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 15, jdih. 2015/NO. Pada saat Perpres ini mulai. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. id: 28 hlm. 94, LN.